Program Makan Bergizi Gratis Capai 57 Juta Penerima dalam 2 Tahun
Inisiatif pemerintah Prabowo-Gibran telah menjangkau lebih dari 57 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui 27.486 fasilitas di 38 provinsi.
Pencapaian Signifikan Program MBG
Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai tonggak penting. Hingga 30 September 2026, inisiatif ini berhasil melayani 57 juta penerima manfaat yang mencakup anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Jangkauan program tersebar melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi. Pemerintah telah menetapkan komitmen untuk mempertahankan standar keamanan pangan dan kebersihan yang ketat di seluruh fasilitas.
Standar Kebersihan Diperketat
Upaya peningkatan kualitas pelayanan meliputi penutupan sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah RI Kurnia Ramadhana menyatakan langkah ini merupakan bagian dari strategi memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan.
Aspek Pembiayaan
Realisasi anggaran MBG bersumber dari APBN mencapai Rp153,2 triliun per 30 September 2026, atau 66,9 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp229 triliun. Untuk tahun 2027, pemerintah menargetkan cakupan penerima manfaat meningkat menjadi 72.464.886 orang.
Ekspansi ke Daerah Terpencil
Pemerintah juga memprioritaskan wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Badan Gizi Nasional baru saja meresmikan sembilan SPPG baru di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang membawa total fasilitas di wilayah tersebut menjadi 14 unit.
Inovasi Sistem Distribusi
Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, MBG telah mengembangkan inovasi dalam penyaluran. Program ini menguji coba sistem distribusi prasmanan di berbagai lokasi termasuk Pulau Jawa, Aceh, Palembang, dan kawasan 3T.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan bahwa uji coba dilaksanakan secara bertahap untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan di lapangan sebelum penerapan skala besar. Target yang ditetapkan adalah 5.000 SPPG akan mengadopsi sistem prasmanan menjelang akhir 2026.