Muratara, Petira – Menyikapi kejadian pengeroyokan terhadap anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) atas nama Handoko yang terjadi di kantor pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara dan sekaligus juga Alumni HMI Cabang Palembang, kami meminta pihak polisi dapat mengusut dan menyelesaikan kasus ini hingga tuntas.
“Kami tidak terima dengan sikap main hakim Kami sangat menyayangkan kejadian tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pengeroyokan yang menimpa alumni HMI layaknya Satu kesatuan Anggota tumbuh yang Sakit itu yang kami rasakan Sekarang sebagai bagian dari HMI yang juga merupakan salah satu Anggota komisoner KPU Musi Rawas Utara,” ungkap Formature / Ketua Umum HMI Cabang Palembang, Ulil Mustofa, Selasa (11/5/2021)
Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat hukum dipertaruhkan kalau kasus ini tidak cepat diusut tuntas, kami akan terus mendorong proses hukum, jangan sampai kasus seperti ini juga menimpa Orang Lain dan berulang jika dibiarkan berlarut – larut,” tuturnya.
Menurutnya,“Siapapun pelakunya harus bertanggung jawab. Kasus ini akan terus kami kawal hingga pelaku pengeroyokan ditangkap dan diadili sesuai undang-undang, Saya mendesak pihak kepolisian dalam hal ini Polres Muratara untuk mengusut tuntas pelaku pengeroyokan, “sambungnya.
Ulil Mustofa juga meminta pelaku pengeroyokan dan penganiayaan dijatuhi hukuman berat-beratnya. Sebab pelaku sudah melakukan penghakiman .Bahwa aksi tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP berbunyi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, dan tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan ini bukan merupakan delik aduan.
“Sangat disayangkan bahwa tempat terjadinya tindak pidana penganiyaan dan tindak pidana pengeroyokan ini terjadi didalam ruang lingkup pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara yang dimana seharusnya SOP pengamanan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan hal ini dapat membuktikan bahwa tim keamanan pemkab Muratara tidak berjalan dengan baik.“Kami juga mendesak seluruh instansi pemerintahan ikut mendorong agar memberikan keadilan serta mengambil tindakan tegas atas kejadian tersebut”.,” sambung Ulil. (01.PR)