Petisi Rakyat Media Terpercaya, mengungkap fakta
LUBUKLINGGAU, Petira- Kementrian PUPR Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya bersama Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe dan Direktur Utama PT. Sarana Multi Griya Finansial (PT. SMF), Ananta Wiyogo, mewakili Kepala Project Manajement Unit (PMU) Nasional Slum Upgrading Program (NSUP-KOTAKU), M. Reihan Firlandy, Konsultan Managemen Pusat (KMP), Damar Widiatmoko, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan (BPPWSS), Achmad Irawan Kusuma serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kadis Perkim) Kota Lubuklinggau, H. Trisko Defriansyah,ST.MT meresmikan sekaligus melaunching pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bertempat di Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Selasa (7/9).
Direktur PT. SMF, Ananta Wiyogo dalam sambutannya mengatakan program RTLH ini merupakan kolaborasi Pemkot Lubuklinggau, Dirjen Permukiman dan PT.SMF.
PT. SMF sendiri sambungnya, adalah BUMN dibawah naungan Kementerian Keuangan dimana salah satu tugasnya adalah membantu pendanaan infrastruktur, salah satunya membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni.
Adapun Sumber dana PT.SMF berasal dari APBN dan pasar modal.
Program KOTAKU ini merupakan program jangka panjang yang mereka lakukan dari Sabang sampai Merauke.
“Harapan kami bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPPWSS, Achmad Irwan Kusuma menjelaskan setelah dilakukan identifikasi kawasan kumuh di Kota Lubuklinggau, ada 517 hektar akan ditertibkan berdasarkan SK Walikota Tahun 2019.
Untuk pengurangan kawasan kumuh sedang dibutuhkan anggaran Rp 1.5 hingga Rp 2 milyar. “Jadi dengan luasan lahan 517 hektar dibutuhkan 1 triliun lebih, maka kalau hanya mengandalkan APBD Provinsi dan APBD Kota serta sumber-sumber pembiayaan lain, rasanya agak sulit menangani kawasan kumuh secara masif hingga tahun 2024. “Alhamdulillah dari PT.MSF sudah membantu mengurangi salah satu tujuh indikator kumuh, ini patut disyukuri,” ujarnya.
Kegiatan pembangunan RTLH ini digagas oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan Program Kotaku Kota Lubuklinggau.
Melalui serangkaian proses akhirnya dana bantuan bina lingkungan ini terwujud dan dapat mengurangi jumlah RTLH di Kelurahan Rahma secara khusus dan Kota Lubuklinggau secara umum.
Kepala Dinas Perkim Tresko Defriansyah, ST. MT saat diwawancarai awak media mengatakan setelah dilakukan MoU di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Pihak SMF sudah mentransfer dana kegiatan bedah rumah tahap satu dan sudah kita kerjakan dan hari langsung di Monev oleh direktur utama ananta wiyogo, Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe, beserta pihak kementerian PUPR dari direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya.
Adapun Rumah yang sudah dibangun berjumah 31 rumah penerima bantuan dan sudah mencapai 50 persen. Masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah ini sangat antusias, bahwa pihak pemberi bantuan juga melihat ini bentul-betul nyata kolaborasi ini.
Untuk jalan lingkungan nanti akan di bangun pemerintah kota Lubuklinggau.
Untuk kedepanya kita terus berusaha akan mencari peluang program dari pusat dan akan dibawah kedaerah tutup tresko. (ADV)
Teks & Editor : M. Ikhwan Amir
