Petisi Rakyat Media Terpercaya, mengungkap fakta
MUSI RAWAS, Petisirakyat.com – Jum’at, 10/9/2021, santer dikabarkan dalam beberapa hari terakhir beredar surat undangan untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-20, di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada hari Jum’at malam, 10 September 2021. Undangan yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo juga mencantumkan rangkaian acara yang akan diisi dengan sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof. S. Budhisantoso kepada Moeldoko.
Menyikapi tindakan yang dilakukan Pihak Muldoko Cs Ketua OKK Partai Demokrat Sumsel Firdaus Hasbulah SH meradang :
” Seorang Jendral seharusnya Ia meniru jendral-jendral yang lain (Jendral Senior) mendirikan partai politik, bukan merampas hak orang lain. Partai Demokrat Sumsel sangat mengecam tindakan pihak Muldoko Cs mengatasnamakan partai demokrat pada kegiatan HUT Ke 20 di Tangerang”.
Pengacara muda kondang di Sumsel ini juga memberikan arahan untuk DPC Partai Demokrat Sumsel untuk tegak lurus dan terus bersama Ketua Umum AHY sebagai Ketua Umum resmi Partai Demokrat yang dihasilkan lewat kongres yang resmi.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, H Alamsyah A Manan, SH, secara tegas mengatakan perbuatan Moeldoko Cs sebagai tindakan tak tahu malu.
Kepada awak media politisi senior yang sudah empat periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) dengan tegas pula bahwa Ia dan seluruh kader PD di Mura tetap tegak lurus dengan kepemimpinan legal Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Saya dan teman-teman di Musi Rawas tetap loyal dan tegak lurus terhadap kepemimpinan legal AHY. Bukan kepada yang lain yang mengatasnamakan sudah jelas tak legal dan abal-abal,” kata Alamsyah A Manan kepada Wartawan, Jum’at, 10/9/2021 di Gedung DPRD Musi Rawas.
Senada dengan Alamsyah, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, Amri Sudaryono, SE, juga menyesal sekaligus mengecam upaya pembegalan politik yang dilakukan Jenderal Moeldoko Cs.
“Indonesia adalah negara berazaskan hukum. Secara konstitusional kepemimpinan AHY sangat clear dan legal. Oleh karena itu sikap saya sebagai kader partai tetap tegak lurus kepada pemimpin yang sah. Sebagai kader juga saya menyokong dan selalu siap bersatu-padu menjaga Marwah Partai Demokrat,” tutur Amri Sudaryono.
Ditambahkan Amri, dirinya tak habis pikir tokoh sekaliber Jenderal Moeldoko tidak menghormati konstitusi. Pembegalan partai politik yang dilakukan Moeldoko Cs adalah perbuatan melawan hukum dan sangat tidak mendidik terhadap pendidikan politik bangsa Indonesia.
Sikap Alamsyah A Manan dan Amri Sudaryono sependapat dengan Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. “Hal ini sungguh memalukan, gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat.” tegasnya.
Herzaky menambahkan bahwa modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja mereka lakukan. Berita undangan ini justru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat) yang merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.
“Justru pada acara puncak Dua Dekade Partai Demokrat 09 September 2021 malam tadi, Ketua Umum AHY telah memberikan Penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior Partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai, di antaranya Prof. Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan,” jelasnya.
Menurut Herzaky, sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko. Terbukti saat mereka memasukkan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, di mana tertera dalam gugatannya status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). “Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia, dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya Negara telah menggaji dirinya sebagai KSP sejak 7 tahun terakhir,” tutupnya.
Upaya “Begal Politik” juga disinggung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dalam sambutannya saat puncak ccara peringatan Dua Dekade Partai Demokrat yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta Nasional, Kamis (09/9/2021).
“Sampai dengan hari ini upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan. Pasca keputusan Kemenkumham mengenai penolakan hasil KLB Deli Serdang, para perusak demokrasi tadi masih berupaya menggugat dan membatalkan Keputusan Pemerintah melalui jalur PTUN termasuk kemungkinan Judicial Review melalui Mahkamah Agung,” ungkap AHY.
AHY juga menegaskan, meskipun Partai Demokrat punya segala bukti juridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya. Ia meminta seluruh kader dan para pejuang demokrasi untuk tetap waspada dan menegaskan bahwa yang Partai Demokrat perjuangkan adalah tegaknya Keadilan, Hukum, dan Demokrasi di Negeri ini. (ADV)
Teks : Rey
Editor : M. Ikhwan Amir
