Petisi Rakyat Media Terpercaya, mengungkap fakta
LUBUKLINGGAU, Petira – Disela-sela Kunjungan Kerjanya di Lubuklinggau dalam acara buka bersama Fauzi H. Amro bersama Mitra Komisi IX DPR-RI, anak yatim piatu dan konsolidasi pengurus partai Nasdem MLM (Musi Rawas Linggau Muratara), Senin (25/4) di posko SAFA Kelurahan Jogoboyo. Anggota DPR-RI Fraksi Partai Nasdem ini menjelaskan apa yang menjadi penyebab keresahan petani sawit akibat anjloknya harga sawit di pasaran dalam negeri yang turun tajam dari Rp.3500/kg kini harga TBS 1800-2000.
Kepada beberapa awak media, Fauzi H. Amro mengatakan “ Anjloknya harga sawit itu karna ada kebijakan Pak Presiden Jokowi yang melarang sementara kebijakan ekspor sawit CPO. Supaya melarang ekspor, kita tahu bahwa DMO (Domestic Market Obligation) itu kebutuhan domestik sawit kita itu kurang lebih 15 juta ton, sementara produksi cpo kita 48 juta ton jadi kurang lebih ada jarak 28 juta ton. Kita sepakat bahwa kewajiban pemerintah mengatur regulasi supaya kebutuhan masyarakat tentang minyak goreng/sawit/cpo “.
Kita berharap dengan kebijakan Jokowi disini, kebutuhan masyarakat tentang minyak goreng bisa terpenuhi dan perlahan kuota ekspor itu di buka kembali tetapi dengan catatan kebutuhan masyarakat tentang minyang goreng bisa terpenuhi, itu yang penting. Tegas Fauzi.
Ditanya apa yang telah dilakukan DPR-RI dengan anjlok nya harga sawit ini? Dengan diplomatis Fauzi menjawab upaya yang telah dilakukan ialah membuat regulasi dengan kementrian teknis, kita pengen penuhi dulu kebutuhan dalam negeri , baru kita ekspor. Karna kita masih ada backlot (jarak) kurang lebih 28 juta ton, kalau stok lebih wajib pemerintah memikirkan pengusaha-pengusaha sawit agar bisa hidup, tapi kan kondisiharga sawit yang turun dr Rp.3000 menjadi Rp. 1800-2000, kasihan dengan petani sawit, karna kost tinggi ( biaya bibit, pupuk, dan pemeliharaan).
Kita berharap kedepan kebutuhan masyarakat terpenuhi pengusaha juga bisa melakukan ekspor. yang paling penting dari itu partai Nasdem sepakat menolak penundaan pemilu, dan tidak ada perpanjangan jabatan presiden.
teks & Editor : Awang
